Kupang, PK
Belum saatnya Nusa Tenggara Timur (NTT) terutama Kupang ditetapkan sebagai satu-satunya pintu masuk arus perdagangan ke negara tetangga Timor Leste. "NTT bisa dijadikan basis perdagangan ke Timor Leste jika telah mampu menunjukkan prinsip efesiensi dan kemudahan perdagangan, otomotis akan didukung pemerintah pusat," kata Wakil Atase Bidang Ekonomi Kedubes RI di Timor Leste, Deni Lesmana, di Kupang, Rabu (13/10).
Dia mengatakan, wacana yang dimunculkan berbagai kalangan yang menghendaki NTT terutama Kupang, sebagai ibu kota Propinsi NTT merupakan satu-satunya pintu masuk perdagangan ke Timor Leste masih pro-kontra.
Pemerintah Indonesia di tingkat pusat juga mewacanakan hal itu namun belum bisa mengabulkan keinginan tersebut karena berbagai pertimbangan logis. "Sepanjang NTT belum mampu memainkan peran efesiensi dan kemudahan perdagangan ke Timor Leste tentu jalur laut masih mendominasi perdagangan ke negara tetangga Timor Leste itu," ujarnya.
Menurut dia, penetapan NTT sebagai basis perdagangan ke Timor Leste pada kondisi tidak tepat justeru menimbulkan ancaman bagi Indonesia dalam kemajuan perdagangan antarnegara. Malaysia yang juga relatif dekat dengan Timor Leste dapat memanfaatkan peluang itu untuk memasok barang dagangan dalam jumlah besar ke Timor Leste.
Demikian pula Singapura, Cina dan Thailand jika Pemerintah Indonesia gegabah menutup jalur laut perdagangan lintas negara RI-Timor Leste. "Jangan sampai itu terjadi, saya kira Pemerintah Indonesia sudah pikirkan hal itu namun bukan tidak mungkin di masa mendatang NTT ditetapkan sebagai bazis perdagangan ke Timor Leste jika kondisi telah memungkinkan," katanya.
Pemerintah Propinsi NTT, tambahnya, harus terus berkreasi dalam memfasilitasi proses pengembangan sektor bisnis menuju basis perdagangan antarnegara. Potensi wilayah NTT yang berbatasan darat dengan Timtim itu harus dikondisikan sedemikian rupa sehingga timbul daya tarik bagi sektor swasta.
"Tekad kalangan pengusaha NTT cukup terlihat namun harus mendapat dukungan dari pemerintah daerah, kerja sama pengusaha NTT, Timor Leste dan Jawa Timur merupakan langkah awal yang baik pemerintah daerah berkewajiban mendukung realisasinya," katanya. (ant)
Belum saatnya Nusa Tenggara Timur (NTT) terutama Kupang ditetapkan sebagai satu-satunya pintu masuk arus perdagangan ke negara tetangga Timor Leste. "NTT bisa dijadikan basis perdagangan ke Timor Leste jika telah mampu menunjukkan prinsip efesiensi dan kemudahan perdagangan, otomotis akan didukung pemerintah pusat," kata Wakil Atase Bidang Ekonomi Kedubes RI di Timor Leste, Deni Lesmana, di Kupang, Rabu (13/10).
Dia mengatakan, wacana yang dimunculkan berbagai kalangan yang menghendaki NTT terutama Kupang, sebagai ibu kota Propinsi NTT merupakan satu-satunya pintu masuk perdagangan ke Timor Leste masih pro-kontra.
Pemerintah Indonesia di tingkat pusat juga mewacanakan hal itu namun belum bisa mengabulkan keinginan tersebut karena berbagai pertimbangan logis. "Sepanjang NTT belum mampu memainkan peran efesiensi dan kemudahan perdagangan ke Timor Leste tentu jalur laut masih mendominasi perdagangan ke negara tetangga Timor Leste itu," ujarnya.
Menurut dia, penetapan NTT sebagai basis perdagangan ke Timor Leste pada kondisi tidak tepat justeru menimbulkan ancaman bagi Indonesia dalam kemajuan perdagangan antarnegara. Malaysia yang juga relatif dekat dengan Timor Leste dapat memanfaatkan peluang itu untuk memasok barang dagangan dalam jumlah besar ke Timor Leste.
Demikian pula Singapura, Cina dan Thailand jika Pemerintah Indonesia gegabah menutup jalur laut perdagangan lintas negara RI-Timor Leste. "Jangan sampai itu terjadi, saya kira Pemerintah Indonesia sudah pikirkan hal itu namun bukan tidak mungkin di masa mendatang NTT ditetapkan sebagai bazis perdagangan ke Timor Leste jika kondisi telah memungkinkan," katanya.
Pemerintah Propinsi NTT, tambahnya, harus terus berkreasi dalam memfasilitasi proses pengembangan sektor bisnis menuju basis perdagangan antarnegara. Potensi wilayah NTT yang berbatasan darat dengan Timtim itu harus dikondisikan sedemikian rupa sehingga timbul daya tarik bagi sektor swasta.
"Tekad kalangan pengusaha NTT cukup terlihat namun harus mendapat dukungan dari pemerintah daerah, kerja sama pengusaha NTT, Timor Leste dan Jawa Timur merupakan langkah awal yang baik pemerintah daerah berkewajiban mendukung realisasinya," katanya. (ant)