Perdagangan ke Timor Leste Belum saatnya Kupang sebagai pintu tunggal

Kupang, PK

Belum saatnya Nusa Tenggara Timur (NTT) terutama Kupang ditetapkan sebagai satu-satunya pintu masuk arus perdagangan ke negara tetangga Timor Leste. "NTT bisa dijadikan basis perdagangan ke Timor Leste jika telah mampu menunjukkan prinsip efesiensi dan kemudahan perdagangan, otomotis akan didukung pemerintah pusat," kata Wakil Atase Bidang Ekonomi Kedubes RI di Timor Leste, Deni Lesmana, di Kupang, Rabu (13/10).

Dia mengatakan, wacana yang dimunculkan berbagai kalangan yang menghendaki NTT terutama Kupang, sebagai ibu kota Propinsi NTT merupakan satu-satunya pintu masuk perdagangan ke Timor Leste masih pro-kontra.

Pemerintah Indonesia di tingkat pusat juga mewacanakan hal itu namun belum bisa mengabulkan keinginan tersebut karena berbagai pertimbangan logis. "Sepanjang NTT belum mampu memainkan peran efesiensi dan kemudahan perdagangan ke Timor Leste tentu jalur laut masih mendominasi perdagangan ke negara tetangga Timor Leste itu," ujarnya.

Menurut dia, penetapan NTT sebagai basis perdagangan ke Timor Leste pada kondisi tidak tepat justeru menimbulkan ancaman bagi Indonesia dalam kemajuan perdagangan antarnegara. Malaysia yang juga relatif dekat dengan Timor Leste dapat memanfaatkan peluang itu untuk memasok barang dagangan dalam jumlah besar ke Timor Leste.

Demikian pula Singapura, Cina dan Thailand jika Pemerintah Indonesia gegabah menutup jalur laut perdagangan lintas negara RI-Timor Leste. "Jangan sampai itu terjadi, saya kira Pemerintah Indonesia sudah pikirkan hal itu namun bukan tidak mungkin di masa mendatang NTT ditetapkan sebagai bazis perdagangan ke Timor Leste jika kondisi telah memungkinkan," katanya.

Pemerintah Propinsi NTT, tambahnya, harus terus berkreasi dalam memfasilitasi proses pengembangan sektor bisnis menuju basis perdagangan antarnegara. Potensi wilayah NTT yang berbatasan darat dengan Timtim itu harus dikondisikan sedemikian rupa sehingga timbul daya tarik bagi sektor swasta.

"Tekad kalangan pengusaha NTT cukup terlihat namun harus mendapat dukungan dari pemerintah daerah, kerja sama pengusaha NTT, Timor Leste dan Jawa Timur merupakan langkah awal yang baik pemerintah daerah berkewajiban mendukung realisasinya," katanya. (ant)

NTT, Jawa Timur, TL Pengusaha buka kantor bersama

Kelompok pengusaha lintas negara asal Nusa Tenggara Timur (NTT), Jawa Timur dan negara tetangga Timor Leste segera mendirikan kantor bersama yang akan bermarkas di Kupang. "Sudah ada kesepakatan di kalangan pengusaha NTT, Jawa Timur dan Timor Leste dalam pertemuan kemitraan usaha di Kupang 11 Oktober lalu," kata Wakil Atase Bidang Ekonomi Kedutaan Besar RI di Timor Leste, Deni Lesmana di Kupang, Rabu (13/10).

Temu kemitraan usaha itu dihadiri 12 orang peserta dari Jakarta, 12 orang dari Jawa Timur termasuk tujuh pengusaha dan 10 orang pengusaha Timor Leste. Peserta dari NTT terdiri dari 79 orang pengusaha dan belasan orang unsur pemerintah dan pengurus Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia.

Pertemuan itu menghasilkan "tripatrit cooperation" yang membutuhkan lokasi khusus se-bagai sentra koordinasi. Deni sempat menghadiri pertemuan itu sehingga gencar mengkoordinasikan tindak lanjut pertemuan kemit-raan usaha yang difasilitasi Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMD) NTT itu.

Dia mengatakan, salah satu alternatif kantor bersama "tripatrit cooperation" itu yakni Aula BKPMD NTT atau bekas Hotel Flobamora I di Kelurahan Naikolan, Kecamatan OEbobo, Kota Kupang. "Pemerintah NTT sangat mendukung kerjasama pengusaha NTT, Jawa Timur dan Timor Leste itu sehingga Aula BKPMD layak dijadikan kantor bersama," katanya.

Kantor bersama itu, kata Deni, diharapkan mampu menjembatani jalinan kerjasama perdagangan lintas negara yang mampu me-ningkatkan kesejahteraan masya-rakat dari kedua negara bertetangga. Berbagai jenis barang dagang-an yang dibutuhkan rakyat Timor Leste dapat disediakan "tripatrit cooperation" yang didatangkan dari Surabaya melalui Kupang.

"Tentu biayanya relatif murah dan menguntungkan NTT jika kerjasama itu terealisir, bila perlu jalin kerja sama dengan Jakarta untuk pengembangan kerjasama tersebut," ujarnya.

Dia mengakui, ide pendirian kantor bersama pengusaha NTT, Jawa Timur dan Timor Leste itu bersumber dari Pemerintah Propinsi NTT yang mendapat respons positif dari kalangan pengusaha. BKPMD NTT telah menunjukkan kreativitas dalam menarik investor guna mengembangkan sektor perekonomian di wilayah NTT yang terletak di kawasan perbatasan negara Republik Indonesia (RI) dengan Timor Leste itu. (ant)

China aplica taxa aduaneira «zero» às exportações de Timor

A China anunciou hoje a abertura do mercado chinês, com isenção total de taxas aduaneiras, às empresas que se fixem em Timor-Leste.

O objectivo, segundo os representantes chineses, é apoiar o rápido desenvolvimento da economia timorense.

O anúncio foi feito pelo conselheiro económico e comercial da Embaixada chinesa em Díli, Yang Donghui, numa conferência de imprensa que serviu também para apresentar aos jornalistas a zona de comércio livre (FTA) criada em janeiro pela China com a Associação das Nações do Sudeste Asiático (ASEAN), a que Timor-Leste se prepara para aderir.

A decisão do governo chinês de abrir o mercado às exportações timorenses, sem pagamento de direitos alfandegários, antecipa a entrada de Timor-Leste na ASEAN, ao atribuir facilidades semelhantes às que concede desde o início do ano aos países fundadores da ASEAN, no âmbito da área de livre comércio que vigora desde 01 de Janeiro, mas ainda com a 'nuance' de não obrigar a qualquer reciprocidade.

"A fim de promover o desenvolvimento económico de Timor-Leste e reforçar as relações económicas e comerciais entre a China e Timor-Leste, o governo chinês comprometeu-se a dar tratamento tarifário zero a 95 por cento dos produtos originários de Timor-Leste, conforme troca de cartas assinadas pelos dois governos em abril", declarou Yang Donghui.

Segundo o conselheiro económico e comercial chinês, "da parte da República Popular da China tudo está pronto para que, na primeira fase, 60 por cento dos produtos que figuram no acordo possam desfrutar da 'tarifa zero', o que abrange 4762 tipos de bens, tais como aves e outros animais, produtos aquáticos, produtos primários agrícolas, madeiras e mobiliário, máquinas, têxteis, minerais e muitos outros artigos".

"Tudo está pronto no lado chinês, e agora o governo timorense está a trabalhar afincadamente para concluir os procedimentos necessários, nomeadamente a certificação de origem. Esperamos que possam estar concluídos o mais rapidamente possível", disse.

Yang Donghui considera que, com o tratamento pautal zero, a China está a dar um forte contributo ao desenvolvimento timorense, tornando Timor-Leste um país mais competitivo e capaz de atrair investimento estrangeiro.

"Timor-Leste passa a ter aberta a porta do grande mercado chinês para as empresas que decidam fixar-se em Timor e estabelecer aqui as suas unidades de produção, e esta é uma política de tratamento preferencial dada pelo governo chinês que irá injetar novo vigor ao desenvolvimento económico de Timor-Leste. As empresas timorenses, beneficiando desse tratamento, vão também criar mais oportunidades de emprego", acentuou.

O anúncio chinês surge um dia após o ministro dos Negócios Estrangeiros de Singapura, George Yeo, se ter reunido com as autoridades timorenses para incrementar as relações comerciais entre os dois países.

Diário Digital/Lusa